Agak Terkejut! Dua Provinsi di Indonesia Miliki UMP Terendah pada Tahun 2024, Ternyata Bukan Sumatera atau Papua, Melainkan Daerah Ini!

Penggunaan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi sorotan baru dalam perubahan upah minimum di tingkat provinsi, menggantikan istilah Upah Minimum Regional (UMR) yang sebelumnya lebih umum digunakan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 menjadi tonggak penting dalam perubahan ini, menggantikan UMR dengan UMP Tingkat I dan UMK Tingkat II.

Baca juga: Gegara Bangkrut? Wisata Bali Berubah Jadi Pengalaman Menyeramkan, Ini Penyebab Tutupnya Destinasi Wisata yang Mencengangkan Itu!

Baca juga: Terbongkar! Rahasia 3 Nama Kota Menarik di Jawa Barat yang Ternyata Tersembunyi dalam Kepanjangannya

mg2

×

UMP sendiri adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur di tingkat provinsi.

Perubahan ini melibatkan kabupaten/kota dalam menentukan besaran upah minimum, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi setempat.

Dewan Pengupahan Nasional telah menghitung UMP 2024 dan menyampaikannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca juga: Seindah Itukan Nusantara? Cek Daftar Tempat Wisata di Pulau Buntan yang Dianggap Jadi Primadona Kepulauan Riau, Wajib Coba Sih!

Baca juga: Lebih Dekat dengan Bogor? Mengungkap Misteri Asal Usul Nama Kota Depok: Kisah Unik di Balik Singkatan yang Menarik Perhatian, Cirebon Ahli Kelezatan Makanan?

Dalam proses perhitungan kenaikan UMP, berbagai faktor menjadi pertimbangan utama. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks Alfa, dengan nilai berkisar antara 0,1 hingga 0,3, menjadi dasar dalam menentukan penyesuaian upah minimum.